Kekuatan Hukum dalam Perjanjian Utang Piutang Dibawah Tangan Berdasarkan KUH Perdata

Abstrak

Perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja, bisa dilakukan antara orang yang satu dengan orang yang lain, maupun dilakukan antara orang perseorangan dengan badan hukum, hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata, akta di bawah tangan memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang setara dengan akta resmi, asalkan para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut mengakui dan tidak membantah tanda tangan serta isi dari perjanjian itu. Metode penulisan bersifat normative deskriptif dengan tujuan untuk mengkaji  teori dan mempertimbangkan hukum dan peraturan tertulis. Kesimpulan dalam paparan ini adalah tidak ada perbedaan yang signifikan dalam upaya hukum yang dilakukan antara perjanjian dengan akta otentik  dan akta di bawah tangan, karena pada umumnya memang perjanjian dibawah tangan sah-sah saja dimata hukum yang pastinya akan mendapatkan perlindungan hukum pada umumnya. Akan tetapi jika terjadi wanprestasi, maka pihak yang dirugikan harus mengirimkan surat peringatan ataupun surat pemberitahuan terkait dengan wanprestasi tersebut. Jikalau pihak yang melanggar tersebut tetap tidak melaksanakan prestasinya maka pihak yang dirugikan bisa melaporkan ke pengadilan terkait dengan sengketa perjanjian utang piutang tersebut.