Urgensi Penyusunan Regulasi dan SOP Passenger Analysis Unit (PAU) sebagai Upaya Penguatan Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia

Abstrak

Pengawasan keimigrasian Indonesia di era mobilitas global membutuhkan sistem modern yang efektif dan efisien. Passenger Analysis Unit (PAU) merupakan instrumean strategis dalam modernisasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Meskipun hingga kini belum ada regulasi spesifik yang mengatur PAU, unit ini terbukti krusial mendukung penegakan hukum keimigrasian, terutama dalam deteksi dini risiko keamanan dan pelanggaran hukum. Implementasi PAU telah membantu meningkatkan penolakan masuk terhadap orang asing berisiko di gerbang masuk Indonesia. Namun, ketiadaan landasan hukum dan Standard Operating Procedure khusus PAU menimbulkan tantangan dalam standardisasi pelaksanaan tugas di lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi faktual implementasi PAU tanpa regulasi spesifik, mengkaji kebutuhan normatif penyusunan regulasi dan SOP PAU beserta standar interoperabilitas data, serta implikasi pengaturannya terhadap peningkatan kualitas penangkalan dan pengawasan selektif dalam penegakan hukum keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Hasil kajian menunjukkan urgensi penyusunan regulasi komprehensif dan SOP baku bagi PAU guna memastikan kepastian hukum, perlindungan data pribadi, dan integrasi antarinstansi. Regulasi yang jelas diyakini akan mengoptimalkan kinerja PAU dalam profiling penumpang, sehingga asas selektivitas dalam kebijakan keimigrasian dapat diterapkan lebih efektif. Dengan adanya regulasi dan SOP PAU, kualitas penegakan hukum keimigrasian khususnya dalam mencegah masuknya orang asing berbahaya (penangkalan) dan melakukan pengawasan selektif akan semakin meningkat, seiring terjaminnya akuntabilitas dan koordinasi lintas sektor.