Implementasi Integrasi PAU dan SIPP pada Proses Pemeriksaan Keimigrasian: Studi Kualitatif di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan integrasi Passenger Analysis Unit (PAU) dan Sistem Informasi Profiling Penumpang (SIPP) dalam proses pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta. Latar belakang penelitian ini berangkat dari tantangan globalisasi dan mobilitas manusia lintas negara yang semakin tinggi, sehingga menuntut sistem pengawasan keimigrasian yang efektif dan modern (Soegiharto, 2023; Aprilia, 2022). Dalam kondisi ideal, teknologi informasi dimanfaatkan untuk deteksi dini risiko seperti pelintas berstatus red notice Interpol, subjek penangkalan (cekal), pemalsuan dokumen, dan pelanggaran lainnya sebelum orang asing tiba di Indonesia. Dasar hukum utama yang melandasi upaya ini adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 13 yang mengatur bahwa pejabat imigrasi wajib menolak masuk orang asing yang tidak memenuhi syarat, antara lain jika namanya tercantum dalam daftar penangkalan, tidak memiliki visa yang sah, menggunakan dokumen palsu, atau terlibat kejahatan internasional. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus di TPI Soekarno-Hatta, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap regulasi, laporan keimigrasian, serta wawancara terstruktur dengan petugas imigrasi setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi PAU dan SIPP telah meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan keimigrasian. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah penolakan masuk warga negara asing (WNA) yang tidak memenuhi ketentuan; Imigrasi Soekarno-Hatta menolak 1.169 WNA sepanjang tahun 2023, naik signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Analisis SWOT mengungkap kekuatan integrasi PAU–SIPP berupa deteksi cepat WNA berisiko (misalnya buronan Interpol dan pelaku pelanggaran visa), kelemahan berupa keterbatasan regulasi khusus dan ketergantungan pada infrastruktur TI, peluang berupa dukungan transformasi digital dan koordinasi antarinstansi, serta ancaman seperti upaya pelintas ilegal menghindari pemeriksaan resmi dan risiko keamanan data penumpang. Implikasi kebijakan yang dihasilkan antara lain kebutuhan segera penyusunan regulasi teknis tentang PAU–SIPP, peningkatan pelatihan petugas, serta penguatan kerjasama dengan maskapai dan instansi terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi PAU dan SIPP di TPI Soekarno-Hatta berperan strategis dalam modernisasi sistem keimigrasian Indonesia, dengan catatan perlu dibarengi dukungan regulasi dan sumber daya manusia yang memadai agar tujuan menjaga kedaulatan dan keamanan negara melalui fungsi keimigrasian dapat tercapai optimal.