Efektivitas Hukum dalam Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Paspor Asing oleh Warga Negara Indonesia

Abstrak

Fenomena warga negara Indonesia (WNI) dewasa yang memiliki dan menggunakan paspor asing memunculkan problem efektivitas hukum kewarganegaraan dan keimigrasian. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menegaskan asas kewarganegaraan tunggal bagi orang dewasa dan menentukan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya jika memperoleh kewarganegaraan lain atau memiliki paspor asing yang masih berlaku atas namanya (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006). Namun dalam praktik, sejumlah kasus, seperti diskualifikasi Orient Patriot Riwu Kore karena terbukti memegang paspor Amerika Serikat dan polemik status kewarganegaraan Arcandra Tahar yang menunjukkan keberadaan WNI yang secara de facto menikmati dua paspor, sehingga menimbulkan ketidakpastian status hukum dan tantangan penegakan hukum di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) maupun dalam administrasi kewarganegaraan. Penelitian ini merupakan studi yuridis-normatif dengan dukungan data empiris sekunder (laporan penelitian, putusan, dan tulisan ilmiah) yang dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menekankan lima faktor: substansi hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 1986; Badri, 2021). Hasil kajian menunjukkan bahwa dari sisi substansi, pengaturan kehilangan kewarganegaraan dan pelarangan kewarganegaraan ganda dewasa relatif jelas. Namun efektivitasnya tereduksi oleh lemahnya integrasi data kewarganegaraan dan keimigrasian, keterbatasan koordinasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), kesadaran hukum yang rendah di kalangan diaspora, serta budaya hukum yang masih toleran terhadap praktik “dua paspor”. Penelitian ini merekomendasikan penguatan desain sistemik, antara lain: digitalisasi dan integrasi data kewarganegaraan dan keimigrasian, penegasan SOP di TPI terkait penanganan WNI dewasa pengguna paspor asing, optimalisasi peran perwakilan RI di luar negeri dalam pencatatan dan pemberian catatan khusus terhadap WNI yang lama tinggal di luar negeri, peningkatan sosialisasi mengenai konsekuensi Pasal 23 UU 12/2006, serta penyusunan pedoman penegakan hukum yang menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan hak asasi, dan keimigrasian.