RUU KUHAP : Dominasi Crime Control System dan Ancaman terhadap Prinsip Due Process of Law

Abstrak

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di Indonesia memperlihatkan kecenderungan kuat terhadap penerapan model Crime Control System. Model ini menekankan pada efektivitas penegakan hukum, efisiensi prosedural, serta pemberian kewenangan luas kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan. Indikasi dari pendekatan ini tampak dalam beberapa ketentuan yang memperkuat posisi institusi penegak hukum tanpa diimbangi penguatan mekanisme pengawasan atau perlindungan hak tersangka dan terdakwa. Meskipun pendekatan ini dipandang mampu mempercepat proses penanganan perkara, namun dalam konteks negara hukum demokratis, dominasi Crime Control dapat menimbulkan persoalan serius. Dalam sistem peradilan pidana yang demokratis, prinsip Due Process of Law harus menjadi landasan utama. Prinsip ini menjamin setiap individu memperoleh proses hukum yang adil, terbuka, dan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak atas bantuan hukum, asas praduga tak bersalah, dan perlindungan dari penyalahgunaan wewenang. RUU KUHAP dinilai berpotensi mendistorsi prinsip ini melalui sejumlah ketentuan yang cenderung membatasi kontrol yudisial atas tindakan aparat, memperlonggar prosedur penahanan, serta memperluas kewenangan penyadapan dan pemeriksaan tanpa jaminan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis substansi RUU KUHAP, tidak hanya dari sisi efisiensi penegakan hukum, tetapi juga dari perspektif perlindungan hak konstitusional warga negara. Diperlukan pendekatan yang lebih seimbang antara Crime Control dan Due Process agar sistem hukum acara pidana di Indonesia tidak hanya efektif memberantas kejahatan, tetapi juga adil dan akuntabel. Pembaruan KUHAP harus diarahkan pada penguatan prinsip-prinsip negara hukum, sehingga penegakan hukum tidak mengorbankan hak-hak dasar individu demi kepentingan efisiensi semata.