Peran Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada WNI Ilegal di Kamboja yang Menjadi Korban Perdagangan Orang

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan lintas negara yang kompleks dan melanggar hak asasi manusia, dengan korban yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk warga negara Indonesia (WNI). Maraknya kasus WNI ilegal yang menjadi korban TPPO di negara-negara seperti Kamboja menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan implementasi kebijakan nasional serta internasional yang dilakukan pemerintah terhadap WNI ilegal korban TPPO. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat, seperti UU No. 21 Tahun 2007 dan perjanjian internasional, serta berbagai mekanisme perlindungan melalui Kementerian Luar Negeri, BP2MI, dan perwakilan diplomatik. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti keterbatasan koordinasi, birokrasi yang lambat, dan stigma terhadap pekerja migran ilegal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap WNI ilegal korban TPPO merupakan tanggung jawab konstitusional yang memerlukan penguatan sistem dan kerja sama lintas sektor untuk menjamin perlindungan hak-hak korban secara menyeluruh.