Dampak Reformasi KUHP dan KUHAP terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dan Pasien

Abstrak

Upaya untuk memperbarui sistem hukum nasional dengan tujuan menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan, disertai dengan reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perubahan undang-undang ini memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan hukum tenaga kesehatan dan pasien, terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana, prosedur penegakan hukum, dan jaminan kepastian hukum. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun reformasi KUHP dan KUHAP pada dasarnya membuat kerangka hukum lebih canggih dan fleksibel, masih ada kemungkinan ketidakpastian hukum sebagai akibat dari multitafsir norma, terutama terkait kriminalisasi tindakan medis dan batasan pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum pidana dan hukum kesehatan agar tercipta perlindungan hukum yang seimbang, baik bagi tenaga kesehatan sebagai pelaksana pelayanan medis maupun pasien sebagai penerima layanan kesehatan.