Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Permenpan RB No 14 Tahun 2017
Kata Kunci:
Kepuasan Masyarakat, Pelayanan PublikAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya evaluasi terhadap pelayanan publik di Kecamatan Puspo guna menilai sejauh mana layanan yang diberikan telah sesuai dengan harapan masyarakat dan standar pelayanan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kantor Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, yang diukur berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner yang dibagikan kepada 100 responden dari tujuh desa di Kecamatan Puspo. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebesar 3,286 dengan konversi nilai sebesar 82,17. Berdasarkan klasifikasi mutu pelayanan dalam rentang konversi nilai 76,61 – 88,30, nilai tersebut termasuk dalam kategori B (Baik). Artinya, pelayanan publik di Kantor Kecamatan Puspo telah berjalan dengan baik menurut persepsi masyarakat.
Unduhan
Referensi
Atmaja, J. (2018). Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Pada Bank BJB. Jurnal Ecodemica : Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 2(1), 49–63.
Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. PT Raja Grafindo Persada.
Kristian, I., Jenderal, U., Yani, A., & Bandung Indonesia, C. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. In Jurnal Ilmu Sosial (Vol. 21, Issue 2).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2017). Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Kementerian PANRB. (n.d.).
Lestari, R. A., & Santoso, A. (2022). Pelayanan Publik Dalam Good Governance. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2(1), 43.
Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (n.d.).
Tampubolon, K., & Siregar, B. (2024). Focus Ilmu Administrasi Kebijakan Desentralisasi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Decentralization Policy and Effectiveness of Government Administration.
